KEBIJAKAN DAN POTENSI DAERAH MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI MENUTUP
TRANSISI DEMOGRAFI LANJUT
DOI:
https://doi.org/10.37306/kkb.v4i2.27Keywords:
Bonus demografi, Akses pelatihan, Usaha mikro, Penciptaan Kerja Mandiri, InternetAbstract
Bonus demografi masih di tingkat nasional. Daerah perlu peka terhadap perubahan dinamika kependudukan diwilayahnya bahwa bonus demografi peluang sekali, rentang waktu cukup singkat dan menutup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kepekaan pemerintah daerah terhadap bonus demografi dan bagaimana kondisi masyarakat di wilayah yang sedang menghadapi bonus demografi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokus penelitian ditentukan berdasarkan kriteria wilayah yang sedang mengalami bonus demografi yaitu Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Bali dan selanjutnya diambil 1 kabupaten yang tertinggal dengan indikator IPM rendah. Hasilnya menujukkan pemerintah daerah kabupaten ada yang belum terpapar pemahaman bonus demografi, sedangkan di tingkat provinsi antar instansi belum mempunyai pemahaman yang sama tentang bonus demografi. Adanya kebijakan pusat dangan daerah yang belum serasi dan sinergis mengoptimalkan bonus demografi. Bonus demografi diiringi meningkatknya usaha mikro dan industri kecil sebagai upaya penciptaan kerja mandiri. Masyarakat belum menyadari adanya bonus demografi dan berharap peran pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan dan keahlian yang dapat diakses secara online.
References
BPS. (2013). Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: BPS.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change. Population Matters Monograph MR-1274, RAND, Santa Monica.
Bongaarts J. 2009 Human population growth and the demographic transition. Phil. Trans. R. Soc.B364,2985–2990.doi:10.1098/rstb.2009. 0137.
Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2018). Bonus Demografi Di Indonesia: Suatu Anugerah Atau Petaka. Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research, 2(3), 17-23
Farihah, F., Nurwihastuti, D. W., & Gandamana, A. (2018). Analisis Kesiapan Mahasiswa Kota Medan Sebagai Bagian Dari Bonus Demografi Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 16(31), 10-27.
Meita Nike Harmanto, Agnes Tuti Rumiati, Kresnayana Yahya.2016.Analisis Pengelompokan Mengenai Perubahan Struktur Kependudukan Dalam Menghadapi Era
Bonus Demografi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.Vo.5. No (2).2016. http ://www .ej urnal .its.ac.id /index.php /sains_seni /article/view/1762.
Muqoyyidin, A. W. (2016). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 287-310.
Falikhah, N. (2017). Bonus Demografi Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 16(32).
Noor, Munawar. 2015. Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi. Vol 4, No 1. Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang.
Nuraeni, Y. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penciptaan Peluang Pengembangan UMKM Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Prosiding PKM-CSR, 1, 1559-1572.
Ratnawati, T. (2010). Satu dasa warsa pemekaran daerah Era reformasi: Kegagalan otonomi daerah. Jurnal Ilmu Politik, 21, 122-235.
Rimbawan, Nyoman Dayuh, 2014. Bali Diproyeksikan Mengalami Bonus Demografi Puncak 2020-2030: Peluang atau Bencana. Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Vol. X No. 1 : 37 – 44, ISSN : 1907-3275, Bali.
Sondakh, J. (2017). Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Unsrat, 23(8).
Zulham, T dan Basyiran, B .2015. Bonus Demografi Di Kota Banda Aceh: Peluang Dan Tantangan Ketenagakerjaan.
Downloads
Published
Issue
Section
License
- I agree to publish the submitted article in the Family Planning Journal.
- I agree to transfer the copyright of this article to the Family Planning Journal.
- I agree to indemnify and hold harmless the Family Planning Journal from any costs that may arise due to breaches in the article.
- I guarantee that the submitted Article is original. If the Article contains text, images, or data that are the work of others, I ensure that I have obtained the necessary rights or permissions from the copyright holder (author, publisher, or organization), or the references are appropriately cited within the article according to the citation format.