POLA PENGGARAPAN PROGRAM KB DI WILAYAH TERTINGGAL, TERPENCIL DAN PERBATASAN

Authors

  • Desi Nuri Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

DOI:

https://doi.org/10.37306/kkb.v3i1.3

Keywords:

Prioritas Penggarapan Program KB, Wilayah galciltas, Unmet need KB

Abstract

Tingginya angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) secara nasional diduga merupakan konsekuensi dari kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi di wilayah-wilayah khusus. Prioritas penggarapan Program KB di wilayah khusus diarahkan melalui upaya pembinaan kesertaan ber-KB diantaranya di daerah galciltas. Selain untuk menurunkan angka unmet need dan meningkatkan kesertaan KB pria, pembinaan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus bertujuan meningkatan kesertaan KB MKJP, penurunan proporsi ibu hamil, peningkatan Usia Kawin Pertama (UKP) serta penurunan angka kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun (ASFR15-19). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui wilayah galciltas yang memiliki persentase pemakaian kontrasepsi modern rendah dan angka unmet need tinggi, mengetahui wilayah galciltas dengan persentase pemakaian MKJP rendah dan angka kelahiran kelompok umur 15-19 tinggi, mengetahui wilayah galciltas dengan angka kelahiran tinggi pada kelompok umur 15-19 dan UKP rendah, mengetahui wilayah galciltas dengan angka unmet need tinggi dan kesertaan MOP rendah, serta ingin mengetahui pencapaian indikator Program KB tersebut di 70 kabupaten yang termasuk dalam kategori terentaskan. Metode analisis yang digunakan adalah pemetaan melalui analisis kwadran. Hasil kajian menyimpulkan terdapat 85 kabupaten galciltas yang harus diprioritaskan untuk digarap karena persentase pemakaian kontrasepsi modernnya rendah, sedangkan angka unmet need KB sangat tinggi. Sebanyak 54 wilayah galciltas perlu perhatian lebih karena persentase pemakaian MKJP-nya rendah dan angka kelahiran kelompok umur 15-19 tinggi. Terdapat 57 wilayah galciltas dengan angka kelahiran tinggi (umur 15-19 tahun) dan UKP rendah, dan 4 kabupaten yang harus diintervensi karena memiliki angka unmet need tinggi dan kesertaan pada MOP rendah. Sebagian kabupaten yang dinyatakan terentaskan masih perlu untuk diintervensi karena capaian program belum maksimal.

Downloads

Published

30-07-2018