AN ANALISIS KESESUAIAN IMPLEMENTASI PERMENKES NO.21/2021 PADA PELAYANAN TUBEKTOMI DI KOTA JAKARTA SELATAN DAN JAKARTA TIMUR

Abstract

ABSTRAK
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 merupakan acuan dalam pelayanan tubektomi. Untuk itu perlu dianalisis pelaksanaan pelayanan tubektomi dari sisi supply side agar mempermudah PUS dalam mendapatkan layanan tubektomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian implementasi Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 pada pelayanan tubektomi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan namun belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes No.21/2021 terutama untuk KIE dan konseling. Standar dan tujuan kebijakan sudah dipahami dan dilakukan pelaksana. Komunikasi dilakukan secara berjenjang namun masih belum optimal. Sumber daya masih terkendala dengan pendanaan yang terbatas dan belum tersedianya insentif rutin bagi kader. Lingkungan ekonomi dan sosial peserta KB kurang mendukung, serta masih membutuhkan dukungan politik dari pimpinan daerah.

ABSTRACT
The Minister of Health Regulation Number 21 of 2021 is a reference for tubectomy services. Hence, it’s necessary to analyze tubectomy’s implementation services from supply side where woman easier get it. The study analyze the suitability of implementing Minister of Health Regulation on tubectomy services in South Jakarta and East Jakarta. This is a qualitative research using policy implementation model of Van Meter Van Horn. In-depth interviews and document review were conducted. The study was conducted from December 2022 to February 2023. The results showed policy implementation has been carried out but isn’t fully in accordance with Minister of Health Regulation, especially for IEC and counseling. Policy measures and objectives have been understood and carried out by implementers. Communication carried out in stages but still not optimal. Resources are still constrained by limited funding and incentives for cadres. The economic and social environment less supportive, and still requires political support.